Israel Tahan Kapal Bantuan: Kemanusiaan atau Kepentingan Politik?

(Oleh Krisna Bayu & Lutfia Hafni)

Baru-baru ini, dunia internasional kembali diguncang oleh tindakan kontroversial Israel  yang menahan sebuah kapal bantuan kemanusiaan yang sedang menuju Gaza. Kapal tersebut diketahui membawa 12 aktivis dari berbagai negara yang membawa bantuan untuk warga sipil di Jalur Gaza, wilayah yang hingga kini masih menderita akibat blokade panjang, serangan militer, dan krisis kemanusiaan. Peristiwa ini bukan hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga memantik kembali diskursus tentang batas antara keamanan negara dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Latar Belakang Blokade Gaza

Sejak 2007, Israel bersama Mesir telah memberlakukan blokade ketat terhadap Jalur Gaza setelah kelompok Hamas mengambil alih wilayah tersebut. Alasan utama yang dikemukakan oleh Israel adalah untuk mencegah masuknya senjata dan bahan-bahan berbahaya yang dapat digunakan oleh kelompok militan. Namun, dampak dari kebijakan ini sangat besar terhadap kehidupan rakyat sipil Gaza. Akses terhadap bahan makanan, obat-obatan, air bersih, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Dalam situasi seperti itu, bantuan kemanusiaan dari luar menjadi satu-satunya harapan bagi sebagian besar warga Gaza.

Kapal bantuan yang ditahan ini bukanlah kapal perang, bukan pula kapal penyelundup senjata. Kapal tersebut adalah bagian dari misi kemanusiaan yang bertujuan untuk membawa bantuan medis dan logistik bagi masyarakat sipil. Maka, pertanyaan besar muncul: Apakah tindakan Israel menahan kapal tersebut sah secara hukum dan etis?

Perspektif Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter, bantuan kemanusiaan tidak boleh dihalangi selama ditujukan untuk warga sipil dan tidak digunakan untuk tujuan militer. Konvensi Jenewa 1949 secara jelas menyatakan bahwa pihak yang terlibat konflik tidak boleh menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan yang netral, terutama jika masyarakat sipil dalam keadaan darurat.

Namun, Israel kerap menggunakan dalih keamanan nasional untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka menganggap bahwa setiap upaya masuk ke wilayah Gaza tanpa melalui otoritas Israel adalah tindakan ilegal. Ini menjadi konflik antara hukum nasional Israel dan prinsip universal hukum kemanusiaan. Negara manapun memang memiliki hak mempertahankan keamanannya, tetapi ketika hak itu menyebabkan penderitaan masif terhadap warga sipil dan menghalangi bantuan kemanusiaan, maka perlu dipertanyakan apakah itu masih dalam batas kewajaran atau telah menjadi bentuk kezaliman terselubung.

Aktivisme dan Solidaritas Global

Para aktivis yang berada dalam kapal tersebut adalah simbol dari solidaritas internasional. Mereka tidak bersenjata, tidak membawa kepentingan politik, melainkan hanya niat kemanusiaan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan negara, menandakan bahwa penderitaan Gaza bukan hanya urusan Timur Tengah, tetapi juga isu global.

Israel menuduh bahwa kapal-kapal bantuan seperti ini sering dimanfaatkan untuk tujuan propaganda atau bahkan penyelundupan. Namun tanpa bukti konkret, tuduhan seperti ini lebih terkesan sebagai bentuk pengalihan isu dan peneguhan narasi dominan bahwa siapa pun yang membantu Gaza berarti mendukung Hamas. Ini adalah bentuk generalisasi yang sangat merugikan, dan justru memperburuk kondisi rakyat Gaza yang sudah sangat menderita.

Politik Internasional yang Ambivalen

Yang lebih menyedihkan dari kasus ini adalah diamnya sebagian besar negara-negara besar dunia. Ketika Ukraina diserang oleh Rusia, dunia dengan cepat bersatu mengirim bantuan, mengutuk agresi, dan menerapkan sanksi keras. Namun dalam kasus Palestina, respons internasional sering kali lambat, lemah, atau bahkan tidak ada.

Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam politik internasional, yang membuat isu kemanusiaan menjadi relatif tergantung pada kepentingan geopolitik. Penahanan kapal bantuan ini seharusnya menjadi alarm bagi dunia bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak bisa terus diabaikan. Bila solidaritas global dibiarkan terkekang oleh kekuasaan satu negara, maka harapan bagi kemanusiaan akan semakin pudar.

Seruan untuk Aksi Nyata

Kejadian ini harus menjadi momen refleksi bagi masyarakat global dan lembaga-lembaga internasional. PBB, Uni Eropa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan lembaga-lembaga HAM internasional harus bersuara lantang dan mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional serta hak-hak dasar manusia. Dunia tidak bisa terus membiarkan tindakan sepihak yang melemahkan upaya-upaya kemanusiaan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pendukung kuat Palestina, perlu mengambil posisi yang lebih aktif. Selain menyampaikan protes diplomatik, Indonesia juga bisa mengajak negara-negara ASEAN dan OKI untuk menggalang dukungan internasional dalam menekan Israel agar membuka akses kemanusiaan ke Gaza.

Kemanusiaan Tidak Boleh Ditahan

Menahan kapal bantuan yang membawa aktivis dan pasokan medis bukan hanya tindakan politis, tapi juga bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Israel harus memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya ditunjukkan melalui senjata, tetapi juga melalui empati dan penghormatan terhadap kehidupan.

Ketika satu negara dapat menahan bantuan kemanusiaan tanpa konsekuensi internasional yang berarti, maka dunia sedang bergerak menuju masa depan yang gelap, di mana kekuasaan lebih penting daripada belas kasih. Sudah saatnya dunia berdiri tegak untuk kemanusiaan dan memastikan bahwa tidak ada lagi bantuan yang ditahan hanya karena ia menuju Gaza.