Kasus Korupsi Pertamax Di Oplos Pertalite

Oleh Rizkiyah Khairunnisa Gajah & Sakina

Skandal di Balik Jerigen
Di tengah mahalnya harga bahan bakar minyak dan tekanan ekonomi masyarakat, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi baru yang menyeret nama sejumlah oknum di lingkungan distribusi bahan bakar: Pertamax yang dioplos dengan Pertalite.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari konsumen yang merasa kualitas Pertamax yang dibelinya tidak sesuai standar. Investigasi lebih lanjut yang melibatkan aparat kepolisian, BPH Migas, dan internal Pertamina mengungkap praktik curang yang dilakukan oleh oknum di tingkat SPBU dan distributor. Modus operandinya cukup sistematis: Pertamax yang seharusnya beroktan tinggi (RON 92), dicampur dengan Pertalite (RON 90) guna menekan biaya operasional dan meraup keuntungan ilegal.

Tindakan ini bukan hanya melanggar hukum dan etika bisnis, tetapi juga membahayakan mesin kendaraan masyarakat, merugikan negara dari sisi pajak dan pendapatan, serta mencoreng kepercayaan publik terhadap distribusi energi nasional. Lebih parah lagi, dalam beberapa temuan, campuran tersebut dikemas ulang dan dijual kembali dengan harga Pertamax — menciptakan margin keuntungan besar bagi para pelaku.
Penyelidikan mengindikasikan bahwa praktik ini telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan melibatkan jaringan yang luas, termasuk oknum internal yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengawasan dan distribusi bahan bakar. Beberapa SPBU yang terlibat kini telah dicabut izinnya, dan sejumlah pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini membuka mata publik bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi maupun non-subsidi harus diperketat. Selain merugikan negara, praktik ini juga menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan teknis yang luas. Pemerintah pun didesak untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, memperkuat sanksi hukum, dan meningkatkan transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Korupsi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite di Pertamina berawal dari praktik tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang tidak sesuai aturan selama periode 2018-2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, bersama sejumlah petinggi Pertamina dan pengusaha swasta, melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) beroktan RON 90 (Pertalite) namun dibayar seharga RON 92 (Pertamax). Selanjutnya, Pertalite tersebut dicampur atau "blending" di depo untuk meningkatkan kadar oktannya agar tampak seperti Pertamax, padahal tindakan ini melanggar ketentuan dan merugikan negara serta konsumen.

Kasus ini mulai terungkap setelah banyak keluhan dari masyarakat, terutama di Papua dan Palembang, mengenai kualitas Pertamax yang buruk dan menyebabkan kerusakan kendaraan. Hal ini memicu penyelidikan Kejagung yang menemukan adanya manipulasi dalam pengadaan dan pengelolaan BBM, termasuk penolakan minyak mentah produksi dalam negeri yang menyebabkan impor minyak mentah lebih mahal, sehingga menambah kerugian negara hingga sekitar Rp 193,7 triliun.
Modus korupsi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial besar bagi negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi konsumen yang membayar harga Pertamax namun menerima kualitas bahan bakar yang lebih rendah. Meski demikian, Pertamina menyatakan bahwa produk Pertamax yang dijual ke masyarakat tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas, dan membedakan antara kualitas produk yang dijual dengan praktik pembelian dan blending yang dipersoalkan Kejagung

Singkatnya, korupsi ini adalah manipulasi dalam pengadaan dan pencampuran BBM oleh oknum di Pertamina untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara membeli Pertalite tapi menjualnya sebagai Pertamax, yang berujung pada kerugian negara dan konsumen.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Autothermix dan Recycle PET: Solusi Atasi Sampah Tanpa Masalah

(Oleh Muthia Naziroh Hutasuhut dan Hamidah) Masalah sampah di Indonesia terus bergulir tanpa henti dan dianggap sebagai suatu ancaman krisis yang mengkhawatirkan bagi negeri. Sejumlah upaya telah dikerahkan untuk mengatasi masalah tersebut, namun tidak pernah ada solusi jitu untuk mengatasinya. Hal ini dibuktikan melalui Data Sistem Informasi Pengeloaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 yang menunjukkan pertambahan timbulan sampah yang terus meningkat bahkan dinilai mencapai 56,63 juta ton per tahunnya. Ironisnya lagi, sekitar 40% dari timbulan sampah tersebut diketahui dibuang secara tidak etis dan ilegal ke lingkungan alam terbuka seperti laut, sungai, bahkan lahan kosong. Hal ini tentu menjadi perhatian sekaligus peringatan bagi negeri bahwa secara nasional penanganan sampah kita masih jauh dari yang diharapkan.  Seperti yang dikutip dari Deputi Pengendalian Pencermaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa penanganan sampah di Indon...
Read more

Pelecehan Verbal: Kekerasan Modern yang Dibungkus dengan Tawa

(Oleh Intan Insyani dan Ade Khoirina) Pelecehan verbal adalah kejahatan yang tumbuh subur di tengah budaya kita-diam-diam, tapi masif. la tidak datang dengan ancaman fisik atau pukulan yang meninggalkan bekas, tetapi justru menghancurkan dari dalam. Lebih parah lagi, ia sering kali dibungkus dalam candaan, kritik, atau bahkan dianggap sebagai bentuk perhatian. Di ruang publik, di tempat kerja, hingga di media sosial, pelecehan verbal menyusup ke dalam kehidupan kita dengan cara yang begitu halus, hingga banyak dari kita gagal mengenalinya. "Kok gendut banget sekarang?", "Jadi perempuan kok nggak bisa masak?", atau "Kamu terlalu feminis, nggak heran jomblo!"-frasa-frasa ini bersembunyi di balik topeng humor, padahal sejatinya adalah tamparan verbal yang mempermalukan, merendahkan, dan melukai. Yang membuatnya jauh lebih berbahaya adalah budaya kita yang permisif. Ketika seorang korban melawan atau mengungkapkan ketidaknyamanannya, respons yang muncul sering...
Read more

Israel Tahan Kapal Bantuan: Kemanusiaan atau Kepentingan Politik?

(Oleh Krisna Bayu & Lutfia Hafni) Baru-baru ini, dunia internasional kembali diguncang oleh tindakan kontroversial Israel  yang menahan sebuah kapal bantuan kemanusiaan yang sedang menuju Gaza. Kapal tersebut diketahui membawa 12 aktivis dari berbagai negara yang membawa bantuan untuk warga sipil di Jalur Gaza, wilayah yang hingga kini masih menderita akibat blokade panjang, serangan militer, dan krisis kemanusiaan. Peristiwa ini bukan hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga memantik kembali diskursus tentang batas antara keamanan negara dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Latar Belakang Blokade Gaza Sejak 2007, Israel bersama Mesir telah memberlakukan blokade ketat terhadap Jalur Gaza setelah kelompok Hamas mengambil alih wilayah tersebut. Alasan utama yang dikemukakan oleh Israel adalah untuk mencegah masuknya senjata dan bahan-bahan berbahaya yang dapat digunakan oleh kelompok militan. Namun, dampak dari kebijakan ini sangat besar terha...
Read more