Kebijakan Barak Militer Dedi Mulyadi : Mendidik atau Menghukum

Oleh : Febriyanti Br. Pasaribu dan Tri Sugiono

Medan, 26 Juni 2025—Pro Kontra Melanda Program Pendidikan Karakter Ala Gubernur Jabar

Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Program yang mulai diterapkan sejak 2 Mei 2025 ini mempertanyakan esensi pendidikan: apakah ini bentuk pembinaan karakter ataukah sekadar hukuman militeristik?

Melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra, Dedi Mulyadi meluncurkan program "Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara" yang menyasar peserta didik dengan perilaku khusus. Kriteria siswa yang akan dikirim ke barak militer mencakup pelaku tawuran, perokok aktif, pemabuk, hingga pengguna knalpot brong.

Program yang awalnya ditujukan untuk siswa bermasalah kini diperluas hingga mencakup orang dewasa. Mulai Juni 2025, preman, pemabuk, dan individu yang dinilai mengganggu investasi juga akan menjalani pembinaan serupa di fasilitas TNI dan Polri.

Sebanyak 39 siswa tingkat SMP telah mengikuti program pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta. Mereka menjalani aktivitas pendisiplinan dengan pendekatan militer yang bertujuan membentuk karakter dan kedisiplinan.

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi ini meyakini program tersebut dapat menjadi solusi efektif mengatasi kenakalan remaja dan perilaku antisosial di Jawa Barat. Ia berargumen bahwa pendekatan disiplin militer diperlukan untuk membentuk mental dan karakter yang kuat.

Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Para pengamat pendidikan menilai program barak militer sebagai "kebijakan putus asa" yang mencerminkan ketidakmampuan sistem pendidikan konvensional dalam menangani anak bermasalah.

Kritikus berpendapat bahwa mengirim anak-anak ke barak militer adalah bentuk pelimpahan tanggung jawab pendidikan kepada institusi militer. Mereka mempertanyakan efektivitas dan dampak psikologis jangka panjang dari metode ini terhadap perkembangan mental anak.

Kekhawatiran lain muncul terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak dan perlakuan yang manusiawi. Beberapa aktivis HAM mendesak penghentian program ini karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Kontroversi program barak militer ini mencerminkan dilema pendidikan modern dalam menghadapi krisis moral dan kenakalan remaja. Di satu sisi, diperlukan terobosan untuk mengatasi masalah perilaku anak yang semakin kompleks. Di sisi lain, pendekatan yang dipilih harus tetap menghormati hak-hak anak dan prinsip-prinsip pedagogis yang sehat.

Para ahli pendidikan menyarankan agar pembinaan karakter dilakukan melalui pendekatan yang lebih holistik, melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam proses yang berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya metode pembinaan yang tidak traumatis namun tetap efektif dalam membentuk karakter.

Kebijakan Dedi Mulyadi telah membuka perdebatan publik yang lebih luas tentang sistem pendidikan dan pembinaan karakter di Indonesia. Masyarakat kini dihadapkan pada pertanyaan fundamental: apakah pendekatan militeristik adalah solusi tepat untuk mengatasi kenakalan remaja?

Evaluasi mendalam terhadap efektivitas program ini diperlukan untuk menilai apakah tujuan mendidik tercapai tanpa mengorbankan aspek psikologis dan hak-hak anak. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan kebijakan yang sedang berjalan.

Ke depan, tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara pembinaan disiplin yang tegas dengan pendekatan pendidikan yang humanis dan berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, tujuan mulia membentuk generasi berkarakter dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Autothermix dan Recycle PET: Solusi Atasi Sampah Tanpa Masalah

(Oleh Muthia Naziroh Hutasuhut dan Hamidah) Masalah sampah di Indonesia terus bergulir tanpa henti dan dianggap sebagai suatu ancaman krisis yang mengkhawatirkan bagi negeri. Sejumlah upaya telah dikerahkan untuk mengatasi masalah tersebut, namun tidak pernah ada solusi jitu untuk mengatasinya. Hal ini dibuktikan melalui Data Sistem Informasi Pengeloaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 yang menunjukkan pertambahan timbulan sampah yang terus meningkat bahkan dinilai mencapai 56,63 juta ton per tahunnya. Ironisnya lagi, sekitar 40% dari timbulan sampah tersebut diketahui dibuang secara tidak etis dan ilegal ke lingkungan alam terbuka seperti laut, sungai, bahkan lahan kosong. Hal ini tentu menjadi perhatian sekaligus peringatan bagi negeri bahwa secara nasional penanganan sampah kita masih jauh dari yang diharapkan.  Seperti yang dikutip dari Deputi Pengendalian Pencermaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa penanganan sampah di Indon...
Read more

Israel Tahan Kapal Bantuan: Kemanusiaan atau Kepentingan Politik?

(Oleh Krisna Bayu & Lutfia Hafni) Baru-baru ini, dunia internasional kembali diguncang oleh tindakan kontroversial Israel  yang menahan sebuah kapal bantuan kemanusiaan yang sedang menuju Gaza. Kapal tersebut diketahui membawa 12 aktivis dari berbagai negara yang membawa bantuan untuk warga sipil di Jalur Gaza, wilayah yang hingga kini masih menderita akibat blokade panjang, serangan militer, dan krisis kemanusiaan. Peristiwa ini bukan hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga memantik kembali diskursus tentang batas antara keamanan negara dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Latar Belakang Blokade Gaza Sejak 2007, Israel bersama Mesir telah memberlakukan blokade ketat terhadap Jalur Gaza setelah kelompok Hamas mengambil alih wilayah tersebut. Alasan utama yang dikemukakan oleh Israel adalah untuk mencegah masuknya senjata dan bahan-bahan berbahaya yang dapat digunakan oleh kelompok militan. Namun, dampak dari kebijakan ini sangat besar terha...
Read more

Pelecehan Verbal: Kekerasan Modern yang Dibungkus dengan Tawa

(Oleh Intan Insyani dan Ade Khoirina) Pelecehan verbal adalah kejahatan yang tumbuh subur di tengah budaya kita-diam-diam, tapi masif. la tidak datang dengan ancaman fisik atau pukulan yang meninggalkan bekas, tetapi justru menghancurkan dari dalam. Lebih parah lagi, ia sering kali dibungkus dalam candaan, kritik, atau bahkan dianggap sebagai bentuk perhatian. Di ruang publik, di tempat kerja, hingga di media sosial, pelecehan verbal menyusup ke dalam kehidupan kita dengan cara yang begitu halus, hingga banyak dari kita gagal mengenalinya. "Kok gendut banget sekarang?", "Jadi perempuan kok nggak bisa masak?", atau "Kamu terlalu feminis, nggak heran jomblo!"-frasa-frasa ini bersembunyi di balik topeng humor, padahal sejatinya adalah tamparan verbal yang mempermalukan, merendahkan, dan melukai. Yang membuatnya jauh lebih berbahaya adalah budaya kita yang permisif. Ketika seorang korban melawan atau mengungkapkan ketidaknyamanannya, respons yang muncul sering...
Read more