Kenaikan Gaji Hakim 280% di Era Prabowo: Solusi Antikorupsi atau Bibit Masalah Baru?

Oleh: Mawar Ayuni dan Sarika Herfi Wardani

Medan, Juni 2025

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian publik. Kali ini, lewat kebijakan kontroversial: kenaikan gaji hakim hingga 280 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024. Diterapkan mulai pertengahan Juni 2025, kebijakan ini disebut sebagai langkah monumental untuk memperkuat independensi peradilan dan memberantas korupsi yang selama ini menggerogoti tubuh lembaga yudikatif.

Secara teknis, gaji pokok hakim melonjak tajam. Hakim golongan III, yang sebelumnya bergaji Rp 2,7 juta hingga Rp 5,1 juta, kini akan menerima antara Rp 7,7 juta sampai Rp 14,5 juta. Sedangkan hakim golongan IV akan mendapatkan antara Rp 9,2 juta hingga Rp 17,8 juta. Angka ini belum termasuk tunjangan jabatan dan insentif lainnya.

Menteri Keuangan menyebut, langkah ini merupakan upaya negara untuk memberikan penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab hakim. Lebih dari itu, pemerintah menilai peningkatan gaji sebagai strategi mencegah suap dan gratifikasi. “Kesejahteraan adalah fondasi integritas,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Negara.

Namun, tak semua pihak sependapat. Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi dengan nada skeptis. Menurut peneliti ICW, Erma Nuzuli, logika bahwa gaji tinggi bisa menghapus korupsi adalah prematur dan keliru. “Integritas tidak bisa dibeli. Banyak pejabat dengan gaji besar tetap korup karena sistem pengawasan yang lemah,” ujarnya kepada Tempo.

Kritik juga datang dari kalangan pengamat politik dan ekonomi. Mereka menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang mengindikasikan kemungkinan pemotongan anggaran kementerian lain, termasuk TNI dan Polri, demi menutupi kebutuhan anggaran besar untuk reformasi peradilan ini. Langkah tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan friksi antar instansi dan mengganggu stabilitas anggaran negara.

Di sisi lain, para praktisi hukum menyambut positif kenaikan ini. Beberapa hakim muda yang diwawancarai secara anonim mengakui bahwa peningkatan kesejahteraan bisa menjadi pendorong motivasi dan profesionalisme. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa reformasi harus komprehensif, tak cukup hanya dengan gaji. “Pengawasan internal, kode etik yang ditegakkan dengan tegas, dan pendidikan integritas harus jalan bersama,” ujar seorang hakim muda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kini, pertanyaan besarnya: apakah gaji besar akan menghasilkan peradilan yang lebih bersih? Atau sebaliknya, justru membuka peluang baru bagi ketimpangan anggaran, resistensi antar lembaga, dan rasa ketidakadilan di kalangan ASN lainnya?

Kenaikan gaji hakim bisa jadi tonggak sejarah reformasi peradilan di Indonesia atau sekadar kosmetik kebijakan yang tak menyentuh akar permasalahan. Yang jelas, tanpa pengawasan ketat dan komitmen kuat terhadap transparansi, impian tentang peradilan yang bersih masih akan menjadi mimpi panjang negeri ini. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Autothermix dan Recycle PET: Solusi Atasi Sampah Tanpa Masalah

(Oleh Muthia Naziroh Hutasuhut dan Hamidah) Masalah sampah di Indonesia terus bergulir tanpa henti dan dianggap sebagai suatu ancaman krisis yang mengkhawatirkan bagi negeri. Sejumlah upaya telah dikerahkan untuk mengatasi masalah tersebut, namun tidak pernah ada solusi jitu untuk mengatasinya. Hal ini dibuktikan melalui Data Sistem Informasi Pengeloaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 yang menunjukkan pertambahan timbulan sampah yang terus meningkat bahkan dinilai mencapai 56,63 juta ton per tahunnya. Ironisnya lagi, sekitar 40% dari timbulan sampah tersebut diketahui dibuang secara tidak etis dan ilegal ke lingkungan alam terbuka seperti laut, sungai, bahkan lahan kosong. Hal ini tentu menjadi perhatian sekaligus peringatan bagi negeri bahwa secara nasional penanganan sampah kita masih jauh dari yang diharapkan.  Seperti yang dikutip dari Deputi Pengendalian Pencermaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa penanganan sampah di Indon...
Read more

Pelecehan Verbal: Kekerasan Modern yang Dibungkus dengan Tawa

(Oleh Intan Insyani dan Ade Khoirina) Pelecehan verbal adalah kejahatan yang tumbuh subur di tengah budaya kita-diam-diam, tapi masif. la tidak datang dengan ancaman fisik atau pukulan yang meninggalkan bekas, tetapi justru menghancurkan dari dalam. Lebih parah lagi, ia sering kali dibungkus dalam candaan, kritik, atau bahkan dianggap sebagai bentuk perhatian. Di ruang publik, di tempat kerja, hingga di media sosial, pelecehan verbal menyusup ke dalam kehidupan kita dengan cara yang begitu halus, hingga banyak dari kita gagal mengenalinya. "Kok gendut banget sekarang?", "Jadi perempuan kok nggak bisa masak?", atau "Kamu terlalu feminis, nggak heran jomblo!"-frasa-frasa ini bersembunyi di balik topeng humor, padahal sejatinya adalah tamparan verbal yang mempermalukan, merendahkan, dan melukai. Yang membuatnya jauh lebih berbahaya adalah budaya kita yang permisif. Ketika seorang korban melawan atau mengungkapkan ketidaknyamanannya, respons yang muncul sering...
Read more

Israel Tahan Kapal Bantuan: Kemanusiaan atau Kepentingan Politik?

(Oleh Krisna Bayu & Lutfia Hafni) Baru-baru ini, dunia internasional kembali diguncang oleh tindakan kontroversial Israel  yang menahan sebuah kapal bantuan kemanusiaan yang sedang menuju Gaza. Kapal tersebut diketahui membawa 12 aktivis dari berbagai negara yang membawa bantuan untuk warga sipil di Jalur Gaza, wilayah yang hingga kini masih menderita akibat blokade panjang, serangan militer, dan krisis kemanusiaan. Peristiwa ini bukan hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga memantik kembali diskursus tentang batas antara keamanan negara dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Latar Belakang Blokade Gaza Sejak 2007, Israel bersama Mesir telah memberlakukan blokade ketat terhadap Jalur Gaza setelah kelompok Hamas mengambil alih wilayah tersebut. Alasan utama yang dikemukakan oleh Israel adalah untuk mencegah masuknya senjata dan bahan-bahan berbahaya yang dapat digunakan oleh kelompok militan. Namun, dampak dari kebijakan ini sangat besar terha...
Read more